• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Qanun Gampong dan Mukim

PDFCetakE-mail

ADAT dapat diterjemahkan secara kasar sebagai hukum adat atau hukum tradisional. Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya diterapkan di komunitas-komunitas sepanjang Indonesia. Isinya termasuk deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh anggota komunitas tersebut, seperti serangkaian perintah tentang apa yang harus dilakukan oleh anggota komunitas tersebut.


Adat yang ditemukan di Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam, khususnya apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Termasuk dalam sisi pemerintahan. Sulaiman Tripa, seorang pegiat kebudayaan, dalam penelitiannya tentang pemerintahan gampong di Aceh mengatakan bahwa perbincangan masalah kebebasan menjalankan adat dan kedaulatan rakyat dari puak-puak di nusantara hangat kembali dibicarakan setelah runtuhnya rezim Orde Baru di Indonesia pada tahun 1998. Gampong (di Aceh), menjadi masalah yang turut dibicarakan dalam perbincangan itu. Setelah reformasi, semua bisa dilakukan secara lebih leluasa. Memang, para intelektual Aceh telah lama memperbincangkannya namun tak mendapat respons secara serius sebelumnya. Baru setelah 1998 tuntutan itu menggelinding secara keras.


Setelah reformasi, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi di Daerah. UU tersebut telah memberi kebebasan yang besar kepada daerah. Kebebasan ini tidak sekedar menyangkut kekayaan alam namun juga dalam menjalankan adat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Untuk Aceh sendiri, di samping UU di atas, juga lahir dua UU lain yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini merupakan perkembangan yang cukup spesifik dari keistimewaan yang pernah didapatkan Aceh.

Dengan dasar undang-undang inilah, upaya mengembalikan Aceh kepada jati dirinya yang merupakan keisitimewaannya mulai dilakukan. Salah satunya adalah upaya mengembalikan sistem pemerintahan daerah di Aceh, yaitu dari nuansa UU Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang memiliki pola seragam di seluruh Indonesia kepada spesifik yang dimiliki Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Usaha ini sangat sulit. Pemecahan permasalahannya yang kelihatan sederhana ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak semudah membalik telapak tangan.demikian juga dengan formulasi Pemerintahan Gampong di Aceh.

Untuk penjabaran UU Nomor 18 Tahun 2001, pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pun telah mengesahkan dua qanun, yakni qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan qanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun tentang Mukim
Dalam kedua qanun nomor 4 tahun 2003 tersebut dijelaskan bahwa Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui.


Pasal 1 (4) Qanun Nomor 4 tahun 2003 menyebutkan Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.

Sedangkan Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahanyang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sesuai dengan Pasal 2 Qanun Nomor 4 tahun 2003. Dalam Pasal 3 Qanun Nomor 4 tahun 2003 disebutkan bahwa Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam.

Sulaiman Tripa mengatakan bahwa dalam implementasinya tugas-tugas mukim masih minim dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mukim lebih cenderung difungsikan dalam kegiatan adat istiadat atau penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Hal ini bisa jadi masih adanya nuansa pengaruh desentralisasi dari pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan pola desa di seluruh Indonesia. Kesulitan mengembalikan sistem pemerintahan menurut kebudayaan masing-masing daerah sangat terasa terutama pada pola pikir.

Mukim mempunyai fungsi :

  • penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
  • pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
  • pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari’at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  • peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
  • penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaanpersengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Oleh karenanya, peran mukim, hendaknya bisa lebih ditingkatkan, demi terwujudnya keselarasan dalam kehidupan warga masyarakat.


Qanun tentang Gampong

Sebenarnya, sejak dahulu keberadaan gampong diakui di Aceh tetapi dalam konteks adat. Sulaiman Tripa dalam penelitiannya di tahun 2003 menyebutkan tujuan keberadaan gampong, yang saat itu merupakan nama lain dari desa, merupakan romantisme sejarah saja. Dalam kenyataannya, dalam hal pelaksanaan, gampong tidak ada bedanya dengan desa. Oleh sebab itu, gampong dulu hanya istilah lain dari desa. Padahal, ada perbedaan substansial antara Pemerintahan Gampong dan Pemerintahan Desa beserta perangkat dan lembaga adatnya. Namun demikian, dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, paradigma itupun kemudian berubah. Gampong kemudian dilihat sebagai kesatuan masyarakat hukum dan adat dalam struktur kekuasaan terendah dan mempunyai wilayah kekuasaan sendiri serta memiliki kekayaan atau sumber pendapatan sendiri pula. Dalam Pasal 1 (6) Qanun Nomor 5 tahun 2003 disebutkan : ”Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.” Sementara itu dalam Pasal 10 Qanun Nomor 5 tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong.

Dalam Pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2003 dijelaskan pula bahwa Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Dengan sistem Pemerintahan Gampong, sistem demokrasi dari bawah (bottom-up) benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam Pemerintahan Gampong, bidang eksekutif Gampong dilaksanakan oleh Keuchik dan Teungku Imuem Meunasah dengan urusan yang berbeda. Di gampong, Pimpinan Keagamaan itu adalah Teungku Imuem Meunasah. (Sulaiman Tripa, 2003). Namun demikian, dalam Gampong posisi Imuem Meunasah setara dengan Keuchik walau masing-masing memiliki urusan yang berbeda. Begitu juga dengan bidang legislatif. Dalam Gampong secara tegas dibatasi bahwa unsur legislatif adalah di luar badan eksekutif. Kepala bagian pemerintahan Mukim dan Gampong, Biro Pemerintahan Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, M.Si., mengatakan bahwa Tuha Peut adalah unsur legislatif di Gampong.

Ini sejalan dengan Pasal 1 (7) Qanun Nomor 5 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong. Jadi, Tuha Peut Gampong biasanya dipilih dari berbagai unsur. Unsur pemerintahan diambil biasanya orang yang sudah menjabat sebagai Keuchik atau orang yang sudah pernah terlibat dalam Pemerintahan Gampong. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban. Dalam kepemimpinan Keuchik, pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat. Dalam kenyataan, biasanya hal itu dilaksanakan melalui Tuha Peut.

 

Diperlukan Rekonstruksi

Di Aceh sendiri, pada awal reformasi tuntutan untuk kembali kepada sistem pemerintahan gampong semakin keras terdengar walaupun banyak yang masih gamang, terutama tentang bentuk pemerintahan gampong itu sendiri. Tetapi kini proses itu sudah bisa dirasakan lebih lancar karena Aceh sudah memiliki Undangundang Pemerintahan Aceh atau yang dikenal dengan nama Undang Undang Nomor 11 tahun 2006.

Dengan adanya undang-undang yang lahir karena adanya proses damai di Aceh ini, pelaksanaan sistem pemerintahan di Aceh akan lebih unik dan lebih spesifik karena memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan karakter daerahnya. Sebagai contoh, kini secara perlahan sistem pemerintahan kelurahan yang ada di Aceh mulai diubah ke sistem pemerintahan gampong.

Pasal 267 (1) UU nomor 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa kelurahan di provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota. Pasal ini menunjukkan bahwa kini Aceh memang memiliki ciri khas tersendiri dalam sisi pemerintahannya.

Kepala bagian pemerintahan Mukim dan Gampong, Biro Pemerintahan Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, M.Si. mengatakan bahwa kini sebanyak 112 kelurahan di Aceh sedang dalam proses perubahan menuju sistem pemerintahan gampong. Adapun 112 kelurahan yang akan dijadikan gampong itu adalah:

  • 10 kelurahan di Kabupaten Aceh Selatan
  • 2 kelurahan di Aceh Tengah,
  • 7 kelurahan di Aceh Barat
  • 5 kelurahan di Aceh Besar
  • 20 kelurahan di Pidie
  • 2 kelurahan di Aceh Utara
  • 2 kelurahan di Bireun
  • 9 kelurahan di Pidie Jaya
  • 20 kelurahan di Kota Banda Aceh
  • 18 kelurahan di Kota Sabang
  • 6 kelurahan di Kota Lhokseumawe
  • 6 kelurahan di Kota Langsa
  • 1 kelurahan di masing-masing kabupaten : Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.


Pemerintahan provinsi Aceh sendiri saat ini, terus melakukan penjelasan dan sosialisasi terhadap semua kabupaten/kota terkait dengan adanya perubahan ini. Selain itu, pemerintahan provinsi juga tengah memfasilitasi pembentukan qanun tentang perubahan kelurahan menjadi gampong.


Mekanisme penghapusan kelurahan itu haruslah ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota. Jadi pemerintahan kabupaten/kota mulai saat ini harus segera menyiapkan qanun tersebut, mengingat batas waktu perubahan status kelurahan menjadi gampong.

Sementara itu, menyangkut dengan pengalihan pegawai dikelurahan yang akan dihapus, bahwa semua pegawai termasuk kepala kelurahan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan menjadi pegawai di lembaga daerah dan dinas/badan di lingkungan pemerintahan kabupaten/ kota yang bersangkutan atau pegawai di Kecamatan.

Sementara satu orang diantaranya akan diposisikan sebagai sekretaris gampong. Sedangkan nama lain atau sebutan lain untuk gampong bisa disebutkan sesuai dengan karakteristik daerah, seperti misalnya Kabupaten Aceh Tenggara disebut dengan Kute atau Kabupaten Aceh Tengah atau Kabupaten Aceh Tamiang disebut Kampong. Dengan kembalinya status gampong di Aceh, diharapkan proses demokrasi di masyarakat bisa lebih berjalan dengan baik.

Masyarakat juga bisa lebih memahami kehidupan berpolitik untuk terus bisa memilih siapa pemimpin yang cocok. Diharapkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang kini memungkinkan untuk Aceh kembali kepada jati dirinya, bisa menampilkan karakterisitik Aceh dan masyarakatnya. Selain itu, keistimewaan dan keunikan Aceh diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi warga luar Aceh untuk bisa datang dan melihat Aceh dengan berbagai keunikanya, termasuk keunikan dalam adat dan budaya serta pemerintahan.

Sumber: http://geuceukayeejato.web.id/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=98

 

Gampong adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong berada di bawah Mukim. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gampong bukanlah bawahan Sagoe Cut (kecamatan), karena Sagoe Cut merupakan bagian dari perangkat daerah Sagoe (kabupaten) atau kota, sedangkan Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Perangkat pemerintahan

Badan Perwakilan Gampong disebut Tuha Peut yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan cerdik pandai yang ada di gampong yang bersangkutan.
Lembaga eksekutif gampong terdiri dari Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong.
Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong disebut Reusam Gampong.
Dalam wilayah Gampong terdapat sejumlah Dusun/Jurong atau nama lain dikepalai oleh Kepala Dusun/Jurong atau nama lain, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Gampong.

Fungsi :

  1. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
  2. pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
  3. pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
  4. peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam;
  5. peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
  6. penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong

Kewenangan :

  • Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;
  • Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  • Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
  • Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

Sumber: http://www.acehtraffic.com/2011/05/gampong.html

You are here: Home Serba Serbi Qanun Gampong dan Mukim
Green Blue Orange Back to Top