Akademisi Unmuha Ingatkan Pengisian Kursi Wapres Tak Terjebak Kompromi Politik

Penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 12 November 2026 menggeser fokus ketatanegaraan Indonesia pada pengisian kekosongan jabatan.

Proses seleksi calon pengganti dalam tenggat waktu 60 hari ke depan diingatkan agar tidak terjebak dalam kompromi politik semata.

​Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Rusnin, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi mandat kepada MPR untuk bersidang selambat-lambatnya 60 hari guna memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

​”Tenggat waktu 60 hari bukanlah ruang untuk tarik-menarik kepentingan transaksional yang mengabaikan kualitas kenegarawanan.

Presiden dan MPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa dua nama yang diusulkan nantinya telah melewati verifikasi administratif dan substantif yang ketat sesuai Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MD3,” kata Rusnin, Kamis 12 November 2026.

Menurut Rusnin, polemik keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang memicu mundurnya Gibran harus menjadi pelajaran mahal.

Lembaga penyelenggara negara dituntut lebih cermat agar tidak kembali kecolongan dalam memeriksa syarat formil maupun materiil calon pemimpin.

​Dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, langkah Gibran ini menjadi preseden kedua pengunduran diri Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun 1956.

Rusnin menilai keputusan ini menyelamatkan roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari beban delegitimasi serta mencegah tersanderanya agenda pembangunan akibat konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif.

​”Ketika lembaga yudikatif telah menjatuhkan putusan terkait objek sengketa administrasi pencalonan, mempertahankan jabatan dengan bertumpu pada perdebatan prosedural hanya akan melahirkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Memilih untuk berhenti secara sukarela adalah jalan keluar yang bermartabat untuk mencegah krisis konstitusional,” ujarnya.

Ia juga meluruskan kerancuan di tengah diskursus publik yang kerap menyamakan pengunduran diri (resignation) dengan pemakzulan (impeachment). Secara konstitusional, keduanya memiliki jalur dan konsekuensi yuridis yang bertolak belakang:

Diatur secara limitatif dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai pemberhentian paksa (forced removal).

Jalurnya berliku karena menuntut pembuktian pelanggaran hukum berat, mulai dari penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR, pembuktian yudisial di MK, hingga putusan politik akhir di sidang paripurna MPR yang berpotensi menyandera energi bangsa.

Merupakan tindakan hukum sepihak atas kehendak pribadi. Secara doktriner, pernyataan berhenti tertulis yang disampaikan kepada MPR sebagai lembaga pelantik sudah cukup menjadi dasar objektif kekosongan jabatan tanpa memerlukan persetujuan atau penolakan dari MPR, melainkan cukup dicatat dan ditindaklanjuti secara administratif.

Menutup pandangannya, Rusnin menekankan bahwa hukum tata negara tidak hanya bekerja lewat pasal-pasal yang kaku, tetapi juga melalui konvensi ketatanegaraan dan kepekaan nurani penyelenggara negara.

“Peristiwa hari ini mengajarkan satu prinsip mendasar dalam bernegara: jabatan publik adalah amanah konstitusi yang bersifat sementara, dan kepentingan menjaga keutuhan bangsa harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan,” tutupnya. (Humas)