Keputusan Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026 secara sukarela tidak otomatis menghentikan proses hukumnya, khususnya terkait polemik keabsahan ijazah. Berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan di masa lalu.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Akademisi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Zulfan., M.H. Menurutnya, dalam kajian hukum administrasi negara dan pidana, harus ada pemisahan tegas antara status jabatan seseorang dan tanggung jawab hukumnya.
Pengunduran diri memang dapat memengaruhi kedudukan hukum (legal standing) atau objek sengketa apabila terdapat gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mengenai pengangkatan pejabat.
“Namun, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana individu maupun pertanggungjawaban hukum lembaga penyelenggara yang menerbitkan keputusan administratif tersebut,” kata Dr. Zulfan dalam keterangannya pada Kamis 12 November 2026.
Ia menjelaskan, keabsahan pencalonan seseorang tetap diukur berdasarkan fakta dan norma hukum saat tahapan pemilu berlangsung, bukan pada perubahan status pascapengunduran diri.
Oleh karena itu menurut Dr. Zulfan, apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut dugaan ketidakabsahan dokumen negara berupa ijazah dalam kasus ini, status hukum pihak terkait tetap dapat ditingkatkan meski sudah berstatus mantan Wakil Presiden.
Proses ini dinilaikrusial demi menjamin kepastian hukum dan harapan tidak ada kejadian seperti ini lahi dikemudian hari. Lebih jauh, Dr. Zulfan memandang dinamika ini bukan sekadar persoalan administratif semata. Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan politik praktis.
Meski pengunduran diri pejabat tinggi negara akibat polemik legalitas pencalonan tidak serta-merta melahirkan norma hukum baru yang mengikat secara formal, peristiwa ini menjadi preseden politik yang sangat penting.
”Karena Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, pemenuhan syarat administratif dan konstitusional pada tahap pencalonan merupakan fondasi mutlak bagi legitimasi sebuah pemerintahan,” ujarnya.
Esensi terpenting dari peristiwa ini adalah penegasan bahwa setiap jabatan publik wajib diraih melalui prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, dari kacamata politik dan ketatanegaraan, langkah mundur secara sukarela dinilai Dr. Zulfan jauh lebih rasional ketimbang menempuh jalur pemakzulan (impeachment) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang berpotensi menguras energi bangsa dan menghambat efektivitas pemerintahan.
Untuk mencegah kevakuman kepemimpinan nasional, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketentuan ini dijabarkan secara teknis melalui Pasal 46 hingga Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), dengan tahapan sebagai berikut:
Presiden memiliki kewenangan penuh mengajukan dua nama calon pengganti paling lambat 14 hari sebelum sidang, disertai surat pernyataan kesiapan dari masing-masing kandidat.
MPR RI wajib menyelenggarakan sidang paripurna pemilihan paling lambat 60 hari sejak jabatan dinyatakan kosong. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika suara berimbang, dilakukan pemungutan suara ulang satu kali; apabila masih imbang, Presiden berwenang menentukan pilihannya.
Wakil Presiden terpilih disahkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik lewat pengucapan sumpah atau janji dalam sidang paripurna MPR. Jika MPR berhalangan, pelantikan dilakukan di rapat paripurna DPR RI, atau di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung (MA) apabila DPR juga tidak dapat bersidang.
”Dalam perspektif Hukum Tata Negara, skema tersebut merefleksikan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), di mana Presiden memegang kewenangan mengusulkan kandidat tanpa dapat menetapkan pemenangnya secara sepihak, sementara MPR RI memegang otoritas konstitusional untuk memilih,” pungkas Dr. Zulfan. (Humas)

