Cegah Trauma Pascabencana di Aceh, Akademisi Unmuha Tekankan Pentingnya Psychological First Aid

Bencana hidrometeorologi yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya merusak infrastruktur dan menimbulkan kerugian material, tetapi juga memicu guncangan psikologis bagi masyarakat terdampak.

Kondisi krisis yang terjadi secara mendadak, terlebih bagi mereka yang kehilangan harta benda maupun anggota keluarga. menuntut penanganan kesehatan mental yang serius di samping pemulihan fisik.

Dalam situasi darurat, gelombang relawan umumnya hadir untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan papan, termasuk relawan psikologi yang memberikan layanan pemulihan trauma (trauma healing).

Sebagai langkah mitigasi risiko trauma jangka panjang, akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Hanna Amalia, S.Psi., M.Psi., Psikolog, menekankan pentingnya pemahaman mengenai deteksi dini gejala psikologis serta penerapan Psychological First Aid (PFA) atau Pertolongan Pertama Psikologis.

Keterampilan ini dinilai penting untuk dikuasai oleh relawan maupun masyarakat umum saat mendampingi penyintas di lapangan. Pertolongan Pertama Psikologis (PFA) telah menjadi intervensi awal unggulan bagi para penyintas bencana.

Melalui adaptasi terkini dalam penanggulangan bencana, PFA secara luas didukung oleh kesepakatan para ahli dan diintegrasikan ke dalam berbagai pedoman kesehatan mental serta dukungan psikososial,” jelas Hanna Amalia.

Ciri tubuh dan pikiran penyintas pada umumnya akan memunculkan respons alami pascakrisis dalam berbagai bentuk diantaranya antung berdebar kencang, sakit kepala, gemetar, dan keringat berlebih, rasa bingung, sulit berkonsentrasi.

“Secara psikologis ia sulit mempercayai peristiwa yang terjadi (disbelief), merasa lingkungan sekitar tidak nyata, hingga mati rasa secara psikis. ​Hingga rasa takut yang intens, kesedihan mendalam, syok, panik, mudah tersinggung, frekuensi menangis meningkat, perubahan drastis pada pola makan, gangguan tidur, hingga kegelisahan motorik,” kata Hanna

​Hanna mengatakan bahwa secara klinis, kemunculan reaksi tersebut dalam rentang waktu 1 menit hingga 30 hari pascabencana dikategorikan sebagai reaksi stres akut. Kondisi ini merupakan respons adaptif yang wajar dari manusia terhadap situasi yang tidak normal.

Namun, apabila gejala bertahan lebih dari 30 hari, penyintas wajib segera dirujuk ke tenaga profesional untuk mencegah risiko berkembangnya Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Meski terdapat batas waktu observasi 30 hari, pendamping di lapangan tidak perlu menunggu periode tersebut berakhir untuk merujuk penyintas ke psikolog, psikiater, atau fasilitas kesehatan terdekat apabila menemukan tanda bahaya (red flags), seperti menangis terus-menerus selama berhari-hari atau mengalami serangan panik berat.

Selain itu, Hanna juga mengatakan bahwa perlu diwaspadai juga tanda bahaya lain yang dilakukan oleh para penyintas seperti menolak makan dan minum, serta tidak mampu tidur sama sekali

“Penarikan diri secara ekstrem dari interaksi sosial, hingga munculnya pikiran atau tindakan menyakiti diri sendiri (self-harm), perilaku yang membahayakan orang lain, hingga percobaan bunuh diri. Ketika gejala ini muncul, segera rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Hanna menegaskan bahwa praktik PFA bersifat inklusif dan tidak harus dilakukan oleh kalangan profesional. Relawan, petugas lapangan, hingga masyarakat umum dapat melakukannya selama telah dibekali pelatihan dasar yang memadai.

“PFA berfokus pada upaya menenangkan dan menstabilkan kondisi awal penyintas agar tidak memburuk, bukan sesi konseling mendalam ataupun psikoterapi. Dukungan emosional ini harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses pangan, air bersih, tempat berlindung yang aman, dan layanan medis,” ungkap Hanna.

​Dalam praktiknya, pendampingan PFA bertumpu pada tiga aksi utama (Look, Listen, Link):

1. Look (Mengamati): Memastikan keamanan lingkungan sekitar serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak para penyintas.

​2. Listen (Mendengarkan): Mendengarkan keluhan penyintas secara aktif dengan penuh empati tanpa menghakimi.

3. Link (Menghubungkan): Membantu penyintas terhubung kembali dengan anggota keluarga maupun mengakses layanan dukungan lanjutan.

Selain itu, Hanna menggarisbawahi sejumlah larangan etik bagi para penolong di lapangan. Pendamping dilarang memaksa penyintas menceritakan ulang kronologi peristiwa traumatis, menyalahkan korban, meremehkan perasaan mereka (seperti melarang menangis atau menuntut penyintas untuk selalu tegar), serta memberikan janji palsu terkait distribusi bantuan.

​Dalam melakukan PFA, penolong juga perlu memetakan sumber daya yang ada di sekitar lokasi bencana, seperti daftar posko kesehatan terdekat, layanan sosial, unit perlindungan perempuan dan anak, serta kontak tenaga ahli di sekitar wilayah terdampak agar mekanisme rujukan berjalan cepat dan tepat.

Melalui edukasi dan penerapan prinsip PFA yang terukur, pemulihan penyintas bencana di Aceh diharapkan terwujud secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. (Humas)