Unmuha Kolaborasi dengan Pemkab Aceh Besar Dorong Ekosistem Digital Pariwisata via Aplikasi JAKLOM

Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuah) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam merumuskan strategi penguatan ekosistem digital pariwisata. Langkah akademis dan strategis ini ditujukan untuk memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Ekosistem Digital Pariwisata untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat dan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Besar” yang berlangsung di Ruang Rapat Sanusi Wahab, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, Kamis (20/8/2026).

​FGD ini merupakan bagian integral dari Penelitian Terapan–Luaran Prototipe BIMA 2026 berjudul “Optimalisasi PAD melalui Aplikasi JAKLOM dalam Pengembangan Ekosistem Digital Muslim-Friendly Tourism di Aceh.”

Ketua Tim Peneliti, Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si., CTT, CSBA, menegaskan bahwa indikator keberhasilan pariwisata modern tidak lagi terbatas pada kuantitas kunjungan wisatawan. Paradigma pengembangan pariwisata harus berfokus pada Rantai Nilai Ekonomi (Economic Value Chain) yang terintegrasi dari destinasi, kuliner, UMKM, transportasi, hingga jasa ekonomi kreatif.

“Pendekatan yang kita bangun bukan sekadar menciptakan destinasi yang menarik, melainkan merancang ekosistem pariwisata yang mampu menghubungkan wisatawan secara langsung dengan UMKM dan pelaku ekonomi lokal,” ujar Dr. Surna.

Guna mewujudkan gagasan tersebut, tim peneliti merancang JAKLOM, sebuah platform digital pariwisata yang dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi destinasi, event budaya, produk UMKM, dan layanan ramah muslim (muslim-friendly) di Aceh Besar.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar, M. Ali, M.Sos., M.Si., ini menekankan pentingnya model kolaborasi Pentaheliks (akademisi, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan media).

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar, Abdullah, S.Sos., turut memaparkan pemetaan potensi, tantangan infrastruktur, serta urgensi keterpaduan lintas sektor.

​Pada sesi teknis, Tim Developer JAKLOM—Haikal Fauruzi Maulana dan Reza Salahudin—mendemostrasikan prototipe aplikasi untuk mendapatkan uji validasi (user requirement validation) langsung dari para pemangku kepentingan.

​Diskusi interaktif yang dipandu oleh Dr. Marlizar, S.E., M.M. berfokus pada empat pilar utama tentangkosistem dan Isu Kebijakan (Policy Issues): Pemetaan komprehensif potensi dan kendala destinasi untuk menghasilkan Tourism Ecosystem Mapping serta Policy Issue Matrix.

Merumuskan jalur nilai ekonomi (Economic Value Pathway) guna memastikan digitalisasi mendorong pendapatan riil pelaku usaha lokal. Serta penyusunan Data Requirement untuk menciptakan tata kelola pariwisata berbasis data (data-driven governance) yang transparan.

​Mengumpulkan masukan teknis dari pemangku kepentingan sebagai landasan pengujian kelayakan (Feasibility Evidence) aplikasi.​FGD ini secara eksplisit menempatkan kontribusi PAD sebagai efek domino dari ekosistem ekonomi pariwisata yang sehat, bukan sekadar optimalisasi pemungutan retribusi.

Melalui prinsip co-creation antara akademisi dan pemerintah daerah, aplikasi JAKLOM tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola dan penguatan ekonomi kerakyatan. “Kami tidak sedang membuat aplikasi untuk Aceh Besar, melainkan membangun ekosistem digital bersama Aceh Besar,” pungkas Dr. Surna.(Humas)